Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Diberitahukan bahwa saat ini Call Center Kemenpora (1500 928) sudah aktif kembali.

Siaran Pers No. 34/Kemenpora/11/2017: Konsolidasi Persiapan Atlet Menuju Asian Games Tahun 2018

Kamis, 30 November 2017

(Jakarta, 30 November 2017). Kemenpora dan KONI terus melakukan konsolidasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Setelah sejumlah pertemuan antara Kemenpora bersama KONI dengan 40 pimpinan (atau yang mewakili) Induk Organisasi Cabang Olahraga berulang kali diadakan sejak diberlakukannya PERPRES tersebut pada tanggal 20 Oktober 2017, maka pada tanggal 30 November 2017 telah berlangsung pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dengan pimpinan KONI dan juga 40 pimpinan (atau yang mewakili) Induk Organisasi Cabang Olahraga.

 

Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal penting yang perlu diketahui sebagai berikut:

  1. Menpora menegaskan kembali tentang komitmen Pemerintah untuk berusaha semaksimal mungkin dalam memfasilitasi kebutuhan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC serta khususnya para atlet dan pelatihnya dalam persiapan menuju Asian Games dan Asian Para Games tahun 2018. Tidak ada sedikitpun niat dari Kemenpora untuk memperlambat kebutuhan anggaran bagi atlet dan pelatih berprestasi, karena jika terkendala, maka yang dirugikan tidak hanya atlet dan pelatihnya, tetapi juga kelembagaan Kemenpora di mata publik. Dengan kata lain, Menpora berkeinginan bahwa mulai saat ini hingga paling tidak  saat Asian Games dan Asian Para Games maka fokus para atlet dan pelatih sepenuhnnya pada peningkatan dan pencapaian medali emas.
  2. Menpora mengundang para perwakilan  Induk Organisasi Cabang Olahraga yang hadir (dan juga yang belum sempat hadir dalam pertemuan tersebut) untuk menyampaikan keluhan permasalahannya langsung ke nomer HP Menpora dengan tujuan untuk tidak mudah terbiasa menyampaikan keluhan permasalahannya ke eksternal. Menpora berkomitmen untuk mencarikan solusinya secepat mungkin. 
  3. Sesuai dengan salah satu hasil Sidang Kabinet Terbatas di Istana Kepresidenan di Bogor pada tanggal 21 November 2017, Menpora berkomitmen untuk memberikan bonus bagi peraih medali emas Asian Games dan Asian Para Games tahun 2018 pada kisaran berlipat jauh lebih tinggi jika dibandingkan bonus Asian Games dan Asian Para Games tahun 2014 di Incheon – Korea Selatan yang hanya sebesar Rp 400 juta untuk peraih medali emas. Bagi peraih medali emas Asian Games dan Asian Para Games tahun 2018 akan berkisar di angka sekitar lebih dari Rp 1 miliar, sedangkan untuk medali perak dan perunggu tidak mengalami perubahan, karena tujuan utamanya agar atlet dipacu untuk meraih medali emas.
  4. Menpora juga menyampaikan informasi, bahwa proses finalisasi pengusulan CPNS bagi sekurang-kurangnya para peraih medali emas Sea Games dan Asean Para Games tahun 2015 dan 2017, sekurang-kurangnya peraih medali perak Asian Games dan Asian Para Games tahun 2014 serta sekurang-kurangnya peraih medali perunggu Olimpiade dan Paralimpik tahun 2016 masih berlangsung dengan batasan usia maksimal 35 tahun. Namun demikian, bagi para peraih medali apapun di Olimpiade dan Paralimpik sejak kapanpun juga sedang diperjuangkan untuk menjadi CPNS meskipun usia melebihi 35 tahun.
  5. Menpora mengatakan bahwa Kemenpora sedang mengusulkan kemungkinan revisi SBML, sehingga bagi atlet-atlet cabang olahraga prioritas bisa dimungkinkan untuk memperoleh honor bulanan yang lebih. Sedangkan yang bagi atlet-atlet cabang olahraga non prioritas namun realitanya nanti mendapatkan medali emas, maka akan diberikan reimbursement –nya usai Asian Games dan Asian Para Games.
  6. Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah mempresentasikan konsepsi pelaksanaan PERPRES No. 95 Tahun 2017, mulai dari keberadaan sejumlah tim bidang penunjang (seperti Tim Strength and Conditioning, Tim Recovery, Tim Nutrisi dan lain-lain) di dalam Deputi 4 bersama KONI, keberadaan sejumlah regulasi (Peraturan Menteri, Juknis dan Pedoman Pengawasan), struktur pelaksana PERPRES (yang melekat di Deputi 4), kriteria seleksi, kebijakan jenjang atlet berprestasi, prosedur penetapan dan pemberhentian atlet dan pelatih berprestasi.
  7. Deputi 4 juga menjelaskan tentang mekanisme pengusulan proposal, yang paling lambat harus sudah diterima oleh Deputi 4 pada tanggal 15 Desember 2017, dengan perincian: Pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran dan target yang akan dicapai), Perencanaan Program Latihan (periodisasi latihan, jadwal uji coba dan training camp, jumlah atlet, pelatih dan manajer), Pelaksanaan Latihan (struktur organisasi, tim pendukung, pelaksanaan program), Pembiayaan, dan Pengawasan (Promosi dan Degradasi, Hasil yang dicapai).
  8. Sekretaris Kemenpora telah mempresentasikan Rancangan Peraturan Menpora tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi. Beberapa hal penting di antaranya, dalam hal pengawasan dan pendampingan dilakukan melalui pembentukan tim dan penyusunan instrument pengawasan serta 
pendampingan dengan memperhatikan proporsionalitas, kompetensi dan kapabilitas, dengan komposisi yaitu 7 orang KONI dan 4  orang akademisi/pakar/praktisi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim ditetapkan oleh Ketua KONI setelah mendapat 
persetujuan Menteri.
  9. Sekretaris Kemenpora juga menjelaskan, bahwa pemberian penghasilan dan fasilitas berupa: honorarium setiap bulan dengan besaran sesuai standard biaya masukan lainnya yang ditetapkan 
Kementerian Keuangan; akomodasi dan konsumsi;  vitamin dan supplement; biaya perjalanan dinas uji coba (try out) dan 
pemusatan latihan (training camp) dalam maupun 
luar negeri; dan layanan pemeriksaan kesehatan. Lebih lanjut juga disebutkan, bahwa bagi atlet dan pelatih atlet berpretasi yang melakukan pemusatan latihan di luar Jakarta dan/atau di luar negeri memperoleh fasilitas layanan kesehatan yang pembiayaanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal lain yang menarik dijelaskan dan merupakan hal penting yang membedakan dari peraturan-peraturan sebelumnya adalah mengenai reward dan punishment, dimana disebutkan, bahwa dalam rangka efektivitas pengawasan peningkatan prestasi olahraga nasional, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa: peringatan; teguran tertulis; pengurangan, penundaan, atau penghentian 
penyaluran dana bantuan;  dan kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak 
diakui (contohnya seperti keputusan pembekuan PSSI pada tahun 2015).
  10. Selain itu juga dijelaskan bahwa terkait dengan masalah pengadaan peralatan, maka dapat dipergunakan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, sehingga dimungkinkan untuk melakukan penunjukkan langsung. Untuk itu dan karena kompleksitas masalah anggaran, maka Kemenpora akan mengadakan Bimbingan Teknis pada perwakilan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC pada minggu depan (awal Desember 2017).
  11. Terkait adanya pemberitaan di Harian Kompas (hal. 29 dengan judul “Atlet Pelatnas Terpaksa Pulang”), Kemenpora perlu menjernihkan substansi persoalan berita tersebut, yaitu: a. Sesungguhnya untuk   cabang olahraga menembak akan diklarifikasi oleh Pengurus PERBAKIN, karena ternyata ada salah persepsi dalamm pemberitaan. Atlet yang dipulangkan oleh PERBAKIN adalah atlet yang terdegradasi setelah Sea Games tahun 2017 dan  dinyatakan tidak ikut dalam persiapan Asian Games. Sebagai info, saat pertemuan tersebut, perwakilan PERBAKIN juga hadir dan tidak mempersoalkan masalah tersebut.  b. Sementara untuk atlet yg dinyatakan ikut dalam persiapan Asian Games tetap melaksanakan pelatnas dengan akomodasi di hotel Sultan Jakarta. c. Adapun untuk cabang olahraga Judo kemungkinan salah informasi antar pengurus, karena untuk akomodasinyapun sudah terbayar melalui pengurusnya sampai dengan bulan Desember 2017. d. Untuk try out dayung ternyata pembatalannya dilakukan oleh manajer dayung dan Wakil Ketua PODSI (Budiman), sehingga Kemenpora tidak melakukan proses selanjutnya.


-----

Sesmenpora (Gatot S Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gsdewabroto@gmail.com, Twitter: @gsdewabroto).

 

 

 

Desember 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31