Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Rabu, 20 September 2017

[NARASI TUNGGAL] - Simulasi Pandemi Influenza

Waspada Pandemi Influenza, Kemenkes Simulasi Siaga

19 September 2017

Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan keanekaragaman hayati, namun ditelisik sebagai pusat pandemi atau terpapar kasus pandemi impor dari luar negeri.

Sebagai komponen kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan wajib menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan ancaman pandemi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kesehatan lnternasional (IHR) 2005 untuk meningkatkan kapasitas negara dalam melakukan deteksi, verifikasi, pelaporan dan tanggapan terhadap Keadaan Kesehatan Masyarakat Kepedulian lnternasional (PHEIC) yang menekankan peningkatan kapasitas dan kemitraan negara untuk memperbaiki kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.

"Simulasi ini dilakukan untuk menguji kapasitas Indonesia dalam menghadapi pandemi. Dalam kondisi pandemi, kita semua harus siap siaga," terang Menkes RI Prof Nila Moeloek di tengah simulasi yang dilaksanakan di area Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 19-20 September 2017 ini, diakuinya membutuhkan integrasi lintas sektoral, mulai dari kementerian dan lembaga, dunia usaha, dan berbagai unsur publik yang sangat penting. Seperti badan kesehatan dunia WHO, Kemenkes, BNPB, Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo, dan TNI.

Simulasi episenter pandemi influenza terutama untuk mengatasi beberapa jenis virus seperti H5N1 dan H7N9 layak dilakukan karena peta situasi flu burung pada manusia di Indonesia bersifat endemis di sebagian besar pulau Jawa, Sumatera, hingga Nusa Tenggara. Sebelumnya, simulasi serupa dilakukan pada tahun 2008 di Jembrana, Bali dan berlanjut pada tahun 2009 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pilihan simulasi pandemi ketiga ini dipilih di Tangsel, Banten karena kepadatan distribusi unggas di Jawa Barat dan Banten juga merembet ke DKI Jakarta yang rentan terhadap kasus potensial pandemi impor internasional karena menerima lebih dari 3 juta unggas/bulan dari berbagai sumber.

Dalam konteks mendukung proteksi masyarakat, Kementerian Kesehatan RI secara aktif menjadi salah satu pilar kesiapsiagaan dan respon pandemi dengan mewujudkan koordinasi lintas sektor antara Pilar Komando dan Koordinasi, Surveilans Epidemiologi, Respon Medis, lntervensi Farmasi, lntervensi Non Farmasi, Pengawasan Perimeter, Mobilisasi Sumber Daya, dan Komunikasi Risiko melalui Simulasi Episenter Pandemi Influenza.

Fakta Flu Burung & Simulasi Pandemu

Surveilans AI (Avian Influenza) baru-baru ini pada unggas di Indonesia mendeteksi dua klade Avian Influenza A (H5N1) yang beredar pada unggas (klade 2.3.2.1 dan klade 2.1.3). Hingga saat ini, 199 kasus manusia dengan 84% CFR telah dilaporkan dari 15 provinsi se-Indonesia.

Simulasi kali ini fokus pada pemantauan potensi AH7N9 yang harus diantisipasi. Dalam simulasi, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Non Alam terkait terdeteksinya beberapa kasus tambahan yang  positif Influenza A H7N9, setelah sebelumnya Pemerintah Kota Tangsel menetapkan kondisi kejadian luar biasa (KLB) Influenza A H7N9 sebagai Darurat Bencana (Siaga Darurat) untuk masa 2 minggu (2 kali masa inkubasi).

Berdasarkan analisis risiko penyakit didapatkan sinyal epidemiologi bahwa virus Influenza A H7N9 menular antarmanusia di Kelurahan Setu. Hal ini didasarkan atas temuan satu kasus cluster positif H7N9 dan kasus tambahan tanpa riwayat kontak dengan unggas.

Kasus kluster atas nama A (L, 45 tahun), B (L, 11 tahun), dan T (P, 9 tahun), sementara dua kasus tambahan tanpa riwayat kontak dengan unggas, atas nama A (L, 40 tahun) dan B (L, 36 tahun). Seluruhnya saat ini mendapat perawatan di ruang isolasi RSUD Kabupaten Tangerang. Satu pasien dinyatakan meninggal dan telah dimakamkan sesuai SOP.

Hasil evaluasi tim gerak cepat (TGC) Tangsel membuat pihak terkait mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) untuk melakukan penanggulangan seperlunya yang meliputi isolasi kasus, surveilans aktif, pelacakan kasus, karantina rumah, pendirian posko penanggulangan tanggap darurat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan email kontak@kemkes.go.id.

*Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat*

drg.Oscar Primadi, MPH

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia


Senin, 11 September 2017

[NARASI TUNGGAL] - Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, 6 September 2017. Membangun Indonesia dari pinggiran, didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
 
Perhutanan Sosial mulai di dengungkan sejak tahun 1999, keadaan Indonesia yang masih gamang pasca reformasi, menjadikan agenda besar ini kurang diperhatikan. Pada tahun 2007 program Perhutanan Sosial ini mulai dilaksanakan, namun selama lebih kurang tujuh tahun  hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode 2007-2014, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 Ha. Untuk itu setelah periode tersebut dilakukan percepatan-percepatan, dan selama kurang lebih tiga tahun masa Kabinet Kerja, telah tercatat seluas 604.373,26 Ha kawasan hutan, legal membuka akses untuk dikelola oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sejumlah 239.341 Kepala Keluarga (KK), telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan nusantara, dan sejauh ini sosialisasi dan fasilitasi juga telah dilakukan kepada 2.460 kelompok, dimana fasilitasi yang diberikan adalah dalam bidang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki target untuk membentuk dan memfasilitasi lebih kurang 5000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2019.

Niatan menyejahterakan masyarakat Indonesia ini, bukan tidak memiliiki tantangan. Jauhnya masyarakat dari akses infrastruktur menjadi salah satu kendala terlaksananya verifikasi kelompok masyarakat, dan sering kali menjadi hal yang membuat terlambatnya sosialisasi program ini. Dalam pendampingan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan multi pihak, termasuk LSM, dan program ini tentu saja membutuhkan banyak pendamping yang turun ke lapangan, yang memberikan pengetahuan dan pengidentifikasian potensi kawasan hutan, pengembangan usaha, serta pemasaran hasil usaha masyarakat, yang sering kita sebut sebagai akses ekonomi,hingga penguatan legal, sehingga masyarakat mampu mengadvokasi dirinya sendiri.

Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarkat daerah terdepan Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat.  Ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang  ertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga menjadi landasan dari program Perhutanan Sosial ini dilaksanakan.(***)   

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi - 081375633330
Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sumber: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Kamis, 07 September 2017

Sambutan Hari Olahraga Nasional XXXIV 2017

1.  Sambutan Bapak Menpora Republik Indonesia

2.  Sambutan Bapak Presiden Republik Indonesia

Sumber: Asistem Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi - Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

 


Senin, 04 September 2017

[NARASI TUNGGAL] – Wukuf Haji

Wukuf di Arafah, Jemaah Haji wujudkan Nilai-Nilai Kemanusian


Mekah- Jutaan Jemaah haji hari ini, kamis (31/08/2017)  atau 9 Zulhijah 1438 H melakukan wukuf di Arafah, mekah Arab Saudi. Setelah wukuf,  kamis malam akan bergerak ke Muzdalifah dan selanjutnya tengah malam menuju ke Mina.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga Amirul Hajj Indonesia mengatakan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi  yang terdiri dari sejumlah Kementerian/ Lembaga/TNI Polri/ Instansi terkait ini, siap mengantarkan jemaah Haji Indonesia melaksanakan rukun dan wajib haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina).

Menag memberikan pesan khusus kepada jemaah haji Indonesia terkait pelaksanaan puncak ibadah haji,wukuf di Arafah. Menurut Menag, ada dua ciri haji mabrur, yaitu: ith’am ath-tha’am dan ifsa’us-salam, memberi makan dan menebarkan salam. Memberi makan merupakan simbol kepedulian sosial. Sebab agama hadir untuk kepentingan sosial, tidak semata individual. Kepedulian adalah  ciri kemabruran.

Ciri kemabruran kedua adalah menebarkan salam. Menag mengatakan, salam merupakan simbol menebar perdamaian. Menag berharap  sekembalinya di Tanah Air, Jemaah haji mendapat haji mabrur, semakin meningkat kepedulian sosial dan menjadi duta penebar kedamaian di lingkungan masing-masing. Jemaah haji, wujudkan nilai-nilai kemanusiaan.

“ Semoga semua lancar wukufnya, karena tidak ada keinginan setiap jemaah selain mendapatkan kemabruran,” ujar Menag

Hingga saat ini, Indonesia menjadi negara pengirim jemaah haji terbanyak  dunia yaitu 221.000 jemaah. Sedangkan 4 Negara dengan jemaah haji terbanyak lainnya adalah Pakistan 179.000 jemaah, India 170.000 jemaah. Selanjutnya adalah Bangladesh 128.000 jemaah dan Nigeria 95.000 jemaah.  

Fakta lain yang membanggakan, meski  Indonesia dengan negara jumlah jemaah terbanyak tapi Jemaah haji Indonesia terkenal tertib , rapi, dan sopan.  

Patuhi Larangan lontar Jumrah

Di tengah kepadatan Mina dan untuk mengatur pergerakan jemaah ke lokasi lontar jumrah (jamarat), Pemerintah Arab Saudi telah membuat jadwal larangan melontar jumrah. Lebih lanjut lagi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan demi keselamatan  dan ketertiban , jemaah harus mematuhi aturan melontar jumrah.

" Jemaah sebelum berangkat ke jamarat, harus memperhatikan sinyal lampu, merah atau hijau," kata Menag

Sinergi petugas Haji

Sementara itu,  dr.Eka Jusup Singka  Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan mengatakan   Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah  siap melayani jemaah di Arafah dan Mina. Semua petugas kesehatan dapat menjalankan tugasnya secara terintegrasi dan tersistem dalam satu kesatuan komando Armina.

Selain itu, juga telah disiapkan layanan kesehatan mobile melalui pos pos pelayanan kesehatan yang ada di Arafah, Musdalifah dan Mina. Pelayanan kesehatan ini melibatkan tenaga kesehatan yang terhimpun dalam Tim Promotif-Preventif, Tim Gerak Cepat dan Tim Kuratif-Rehabilitatif.

 “Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada jemaah haji dari ketiga KKHI di atas berupa pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan dan rujukan,”jelasnya.

Hingga tanggal 29/08/ Jumlah data jemaah haji yang meninggal dunia  sejak dari embarkasi dan Saudi Arabia  berjumlah 165 orang. Sedangkan untuk jemaah yang sakit akan disafari wukufkan. Para jemaah  akan diberangkatkan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia Daker Makkah menuju Arafah menggunakan ambulans.

"Mereka akan berada di Arafah beberapa menit kemudian akan dipulangkan kembali ke KKHI Makkah," katanya.

Penyelenggaran Haji adalah tugas nasional, oleh karena itu  jemaah haji Indonesia akan mendapatkan  pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sejak di tanah air dan tiba di Arab Saudi hingga kembali lagi ke Indonesia.

(Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

Sumber: Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
 


Kamis, 31 Agustus 2017

Perpanjangan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda Tahun 2017

Download file

Sumber: Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda


Senin, 28 Agustus 2017

[NARASI TUNGGAL] – Rakyat Sehat Negara Kuat

Capaian Kinerja Kemenkes RI Tahun 2015-2017

Jakarta, 28 Agustus 2017

Jumlah kasus kematian Bayi turun dari 33.278 di tahun 2015 menjadi 32.007 pada tahun 2016, dan di tahun 2017 di semester I sebanyak 10.294 kasus. Demikian pula dengan angka kematian Ibu turun dari 4.999 tahun 2015 menjadi 4912 di tahun 2016 dan di tahun 2017 (semester I) sebanyak 1712 kasus. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek, tentang Kinerja Kemenkes RI selama tahun 2015-2017. Keterangan tersebut disampaikan pada acara jumpa pers tentang Penjelasan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (17/8). Dalam rangka mewujudkan Keluarga Indonesia Sehat, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan berbagai program selama dua tahun terakhir. Seperti capaian di lingkup program Kesehatan Masyarakat (Kesmas) yang meliputi penurunan angka kematian Bayi dan angka kematian Ibu.

Berikut ini adalah capaian kinerja Kemenkes lainnya, yaitu:
Imunisasi
Kemenkes berhasil melindungi bayi dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) selama dua tahun bergulir.  “Untuk Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di tahun 2015 mencakup 4.139.903 bayi, kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 4.361.072 bayi. Sedangkan capaian hingga semester I tahun 2017 sebanyak 1.773.440 bayi,” Menkes

Penurunan Angka Balita Stunting
Kasus Balita stunting menjadi fokus utama dalam kinerja Kemenkes selama dua tahun bergulir. Dalam upaya penurunan Balita stunting Kemenkes terus mendorong upaya pemenuhan gizi, salah satunya dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu hamil dan Balita. “Angka Balita stunting berhasil diturunkan dari 29,0% di tahun 2015 menjadi 27,5% tahun 2016,” kata Menkes. Untuk pemenuhan gizi pada Balita kurus, Kemenkes telah mendistribusikan 2.014,1 ton PMT kepada 186.481 Balita pada tahun 2015. Di tahun 2016 distribusi PMT naik menjadi 5.554,7 ton untuk 514.320 Balita. Sedangkan progress sampai dengan akhir semester I Tahun 2017 sebanyak 2.225,1 ton telah didistribusikan untuk 206.033 Balita di berbagai daerah di Indonesia.  “Selain untuk Balita, kami juga memperhatikan kesehatan bagi sang Ibu yang sedang mengandung. Karena didalam kandungannya ada generasi emas yang akan membagun negeri,” tukas Menkes. Di tahun 2015 PMT Ibu Hamil telah didistribusikan sebanyak 1.706,5 ton untuk 164.954 Ibu Hamil, 4.952,2 ton untuk 550.248 Ibu Hamil pada tahun 2016 serta 1.424 ton untuk 158.233 Ibu Hamil hingga akhir Semester I tahun 2017.

Pengendalian Penyakit Menular dan Vektor
Kemenkes juga menekan prevalensi HIV/AIDS di angka dibawah 0,5% yaitu sebesar 0,33% (697.142) di tahun 2016. Pada tahun 2015 sebanyak 63.066 ODHA yang mendapat ARV, pada tahun 2016 sebanyak 75.614 ODHA. Nila F.Moeloek memaparkan bahwa hingga Juli Tahun 2017, ODHA yang masih terus mendapatkan ART sebanyak 83.517 kasus. Disisi lain Kemenkes juga berupaya dalam pengendalian penyakit menular Tubercullosis Paru. Dalam capaiannya Indonesia berhasil mempertahankan indikator Angka keberhasilan TB (Success Rate/SR) minimal 85% sejak tahun 1999. Pada Tahun 2016 60% kabupaten/kota yang telah mencapai SR minimal 85%. Data pada triwulan 1-2 Tahun 2017, capaian SR sebesar 85%. Sedangkan dalam upaya pengendalian Malaria di Indonesia, Kemenkes telah berhasil menghentikan penularan malaria di 232 Kab/Kota ditahun 2015 yang kemudian meningkat menjadi 247 kab/kota  di tahun 2016 dan hingga Juli 2017 mencapai 251 kab/kota yang sudah eliminasi malaria.
 
Sanitasi Lingkungan
Untuk perbaikan sanitasi lingkungan, desa yang telah melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) pada tahun 2015 yaitu ada 26.417 desa, meningkat menjadi 33.927 desa di tahun 2016 dan hingga triwulan 2017 sudah mencapai 35.845 desa. Selain itu desa yang sudah melaksanakan stop buang air besar sembarangan atau open defecation free (ODF) selalu meningkat dari 5.447 desa (2015) ke 8.014 desa (2016) kemudian meningkat menjadi 9.212 desa hingga akhir triwulan II tahun 2017. “Akses masyarakat pada sanitasi juga memiliki trend yang meningkat dari 56,08% (2015) menjadi 69,13% (Triwulan II Tahun 2017) serta akses pada sumber air bersih juga meningkat dari 70,97% (2015) naik ke 71,14% (2016),” tutur Menkes RI

Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
“Pemerintah terus meningkatkan perlindungan finansial terutama masyarakat miskin dalam akses pelayanan kesehatan,” kata Menkes RI. Jumlah peserta penduduk termiskin yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah (PBI) meningkat dari 87,8 juta jiwa sebanyak Rp 19,8 T pada tahun 2015 menjadi 91,1 juta jiwa sebanyak Rp 24,8 T di tahun 2016. Angka tersebut meningkat kembali menjadi 92,2 juta jiwa dengan total Rp. 16,9 T yang sudah dibayarkan hingga Juli 2017.   

SDM Kesehatan
Dari sisi Sumber Daya Manusia Kesehatan, upaya pemenuhannya dapat dilihat dari capaian penempatan Nusantara sehat berbasis tim sebanyak 694 orang di Tahun 2015 dan meningkat menjadi 728 orang pada tahun 2016. Sementara sampai dengan Juli 2017 sebanyak 347 orang. “Selain Nusantara Sehat, Pemerintah melakukan pengangkatan PTT Kemenkes menjadi CPNS Daerah sebanyak 39.090 tenaga kesehatan meliputi dokter, dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis dan bidan pada tahun 2017,” ungkap Menkes Nila. Capaian pembangunan fisik sarana dan prasarana puskesmas untuk sarana fisik sebanyak 112 unit dibangun pada tahun 2016 menjadi 1.146 unit pada tahun 2017. Pemenuhan sarana bergerak sebanyak 3.863 unit (2016) sementara pada tahun 2017 pengadaan sarana bergerak sebanyak 2.572 unit. Untuk pengadaan prasarana pada tahun 2016 sebanyak 15.395 unit, sementara pada tahun 2017 pengadaan prasarana sebanyak 14.887 unit.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, dan alamat email kontak@kemkes.go.id


Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat


drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 


Senin, 28 Agustus 2017

[NARASI TUNGGAL] – Pekan Kerja Nasional Revolusi Mental

Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental: Membangun  Karakter Bangsa yang Kuat dan Ber-Bhinneka Tunggal Ika untuk Mencapai Tujuan NKRI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Jakarta (24/08) - Sebagai salah satu program prioritas Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) gencar disuarakan. GNRM diperlukan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong demi membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dasar pelaksanaan GNRM mengacu pada  Perpres No.2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan diperkuat dengan Inpres No.12/2016 tentang GNRM.

GNRM sejatinya berorientasi pada dampak (outcome) dan bukan pada hasil (output). Maka, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh elemen bangsa akan arti penting GNRM, mengevaluasi 2,5 tahun pelaksanaan GNRM di Indonesia, mempercepat pelaksanaan GNRM Indonesia dalam skala nasional maupun daerah, serta sebagai sarana komunikasi, informasi dan edukasi GNRM Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat,  Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekenomian, Kemenko Maritim, Kemdagri, Kemenpan/RB, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemkot Surakarta bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ‘Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN RM) 2017’.   Kegiatan yang akan berlangsung sejak 25-27 Agustus 2017 ini akan dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, di Stadion Manahan, Surakarta dan akan dihadiri oleh 15.000 peserta dari perwakilan 34 Propinsi; 514 Kab/Kota; Kementerian/Lembaga; Dunia Usaha; LSM/Komunitas dan masyarakat umum. Adapun acara penutupan akan digelar di Benteng Vastenburg, Surakarta.

Tema yang diusung penyelenggaraan PKN RM ini adalah “Membangun  Karakter Bangsa yang Kuat dan ber-Bhinneka Tunggal Ika untuk Mencapai Tujuan NKRI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Maksud tema ini adalah agar GNRM makin memasyarakat. Menurut Menko Puan Maharani, PKN ini bertujuan untuk memasyarakatkan GNRM lebih jauh, agar lebih menyatu dalam keseharian hidup manusia Indonesia, sekaligus menunjukkan dampak positif yang konkret dan nyata. Karenanya, dalam acara PKN itu, akan diberikan penghargaan untuk 40 karya inovasi dalam pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah. Adapun beberapa inovasi pelayanan publik yang muncu dalam eksibisi di area PKN Revolusi Mental, antara lain : PELUK MY DARLING (Perawatan Luka Kusta Menyeluruh Dengan Garden Healing) yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah ; Si Jempol (Sistem Informasi Jaringan Elektronik Medik Pasien Online) yang digagas Pemkab Tangerang ; SALEMPANG MERA (Selamatkan Pasien Pasung Melalui Tim Samurai ODGJ) oleh Pemkab Sampang ; Mencerdaskan Si Miskin Menjadi Generasi Emas yang dilakukan Pemprov Bali ; PANTASI MART (Pusat Pengadaan Fasilitas Sanitasi Masyarakat) yang digulirkan Pemkab Sumedang; PATUH SELAM (Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Selat Dalam) oleh Pemkab Kapuas; TETAP BERKEMAS (Tetap Lestari Berdayakan Kelompok Masyarakat) yang diselenggarakan Pemkab Hulu Sungai Selatan;iJUS MELON (Ijin Usaha Mikro melalui Online) di Pemkot Semarang;Lorong Sehat (Longset) yang ada di Pemkot Makassar;LASITER AMB (Layanan Transportasi Terpadu Angkutan Masyarakat Bintuni) yang diprogramkan Pemkab Bintuni. Sebagai informasi, 40 Inovasi Pelayanan Publik ini mewakili kombinasi dari kategori, kluster lembaga, dan kewilayahan yang bertujuan kualitas dan keterwakilan. Untuk  Kategori, indikatornya ialah pelayanan langsung, tatakelola pemerintahan, dan perubahan sosial. Adapun Kluster lembaga terdiri dari Kementerian/ Lembaga, Kabupaten. Kota dan BUMN. Sementara untuk kewilayahan terdiri dari Kelompok A (Sumatera, Jawa dan Bali), B (Kalimantan dan Sulawesi) serta C (Maluku, Nusa Tenggara dan Papua).

Salah satu dampak yang diinginkan dari Revolusi Mental sendiri adalah aparatur negara yang melayani publik dengan lebih baik. Kemenko PMK sendiri tidak mengklaim bahwa inovasi pelayanan publik yang memperoleh penghargaan Presiden itu adalah hasil langsung GNRM.

‘’Namun, setidaknya Gerakan Nasional Revolusi Mental ini memberikan dorongan dan apresiasi terhadap setiap inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi pelayanan publik itu adalah wujud nyata dari revolusi mental yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat’’ ujar Menko PMK Puan Maharani. Dorongan yang dimaksud, menurut Puan Maharani, termasuk dukungan dari sisi kebijakan.

Dalam acara pembukaan itu.  akan diberikan juga penghargaan kepada 36 Kepala Daerah yang telah mendapatkan prestasi dalam Inovasi Pelayanan Publik.  Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan harus mengacu pada memberi perbaikan, memberi manfaat bagi masyarakat, dapat atau sudah direplikasi, berkelanjutan dan menarik. Inovasi tersebut minimal harus sudah dilaksanakan satu tahun.

Jelang pelaksanaan PKN RM, Sekretariat GNRM Kemenko PMK sudah jauh hari melakukan pre event lewat serangkaian sosialisasi kepada masyarakat kota Surakarta  seperti : Ajakan menyebarkan konten positif dalam bermedia sosial kepada 250 Pelajar SMA/SMK dan MA;  Sosialisasi GNRM kepada 500 Mahasiswa/pemuda/karang taruna; Program “Bersih Enak Sehat Tertib (BEST) Sajian Indonesia” kepada 250 Pedagang kuliner untuk menyambut pelaksanaan PKN RM; Pembentukan Gugus Tugas GNRM Surakarta kepada 100 ASN Pemkot Surakarta; serta berbagai lomba GNRM antara lain lomba karya tulis ilmiah, komik, foto, cipta lagu, game, film pendek, video klip dan POP UP.
Rangkaian acara utama yang digelar dalam PKN RM antara lain adalah :

  1. Rembuk Nasional dan Workshop tentang Indonesia Melayani - Indonesia Bersih - Indonesia Tertib - Indonesia Mandiri - Indonesia Bersatu yang bertujuan untuk menginventarisasi seberapa jauh implementasi GNRM di daerah. Masing-masing rembuk akan dibuka oleh keynote speech para Menteri antara lain Menko Polhukam, Menko Maritim, Menko Perekonomian, Menteri PAN&RB dan Mendagri. Kegiatan digelar pada tanggal 26 Agustus 2017 di 5 (lima) tempat secara bersamaan yaitu Hotel Sunan (Gerakan Indonesia Melayani), Hotel Paragon (Gerakan IndonesiaTertib), Hotel Megaland (Gerakan Indonesia Bersih), Hotel Best Western (Gerakan Indonesia Mandiri) dan Hotel Alila (Gerakan Indonesia Bersatu).
  2. Pameran Inovasi Layanan Publik yang diikuti oleh 100 stand pameran dari Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mempresentasikan perubahan pelayanan sebagai implementasi Revolusi Mental. Pameran berlangsung setiap hari selama penyelenggaraan PKN RM, bertempat di halaman stadion Manahan.
  3. Pagelaran Seni Budaya” menampilkan pementasan wayang kulit pada tanggal 24 Agustus pkl 20.00-03.00 WIB,  Dalang Warseno Slank dan Dagelan Bagonk CS dengan Lakon Bima Sakti serta pementasan seni tari bertempat di halaman benteng Vastenburg .
  4. Pentas musik kontenporer dan musik daerah bertempat di Lapangan Parkir Stadion Manahan pada tanggal 25-27 Agustus. Penampilkan grup music legendaris Godbless didampingi musikus lokak akan tampil 26 Agustus 2017 di Stadion Manahan mulai jam 19.00
  5. Dialog dan pameran film kebangsaan serta Gerakan Sosial melalui media digital bersama Riri Reza, Ari Sihasale, Sudjiwo Tedjo, Reza Rahardian, Garin Nugroho dan para penggiat film lainnya pada tanggal 26-27 Agustus 2017 bertempat di Gelanggang Pemuda Bung Karno Stadion Manahan. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pameran foto GNRM serta hasil lomba-lomba lainnya.
  6. Karnaval pada Car Free Day yang dimeriahkan dengan pawai pakaian daerah dari 34 Propinsi perwakilan peserta dari daerah dan ragam kreatifitas budaya Indonesia sepanjang jalan Stadion Sriwedari hingga Balai Kota Surakarta pada tanggal 27 Agustus 2017. Acara dimulai jam 7 dan selesai pukul 9.00 dilanjutkan dengan penutupan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental

*********************
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk
Fb: @kemenkopmkRI

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 


Selasa, 22 Agustus 2017

Registrasi Online ICIYE Tahun 2017

Download file

Sumber: Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAK Pemuda - Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda


September 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30