Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Senin, 22 Mei 2017

[NARASI TUNGGAL] - Kawal Keuangan Desa

BPKP Konsisten Mengawal Keuangan Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penegasan itu terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional  Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 18 Mei 2017. Acara tersebut akan dihadiri Presiden RI dengan peserta dari APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda, serta perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik,  hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi.

Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta  belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.

BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa.

Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Hingga saat ini, tingkat implementasi SISKEUDES sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan  Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam rangka mendorong implementasi SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi SISKEUDES secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES. Penyebarluasan aplikasi  tersebut dilakukan BPKP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Bagi daerah yang sudah mengimplementasikan SISKEUDES, BPKP bersama The World Bank (Bank Dunia) telah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Saat ini sudah terdapat belasan ribu desa yang membentuk Badan Usaha Milik /BUM Desa. Di samping SISKEUDES, BPKP bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUM Desa) pada akhir Tahun 2016. SIA BUM Desa dikembangkan untuk membantu pengelola operasional BUM Desa dalam pengelolaan transaksi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja BUM Desa. Pada tahap awal pengembangan, SIA BUM Desa telah diimplementasikan pada 15 BUM Desa di Provinsi Bali.

Fitur-fitur yang ada dalam kedua sistem tersebut dibuat sederhana dan user friendly untuk menyikapi kondisi desa yang bervariasi dan memudahkan implementasinya. Dengan satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dan SIA BUM Desa dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari sisi kemudahan, keduanya juga dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control) dan didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi. BPKP mendorong APIP untuk ikut serta dalam Satuan Tugas Pemerintah Daerah dalam implementasi SISKEUDES.

Sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kapabilitas APIP, BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan keuangan desa melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan Focus Group Discussion (FGD) serta monitoring bersama atas penyaluran dan penggunaan dana desa setiap triwulan.

Di samping itu, BPKP juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPK dalam melakukan workshop peningkatan kapabilitas APIP dan Unit Layanan Pengadaan serta membantu Kementerian Keuangan dalam mengidentifikasi permasalahan penyaluran dan penggunaan dana desa.

Pengawalan keuangan dan pembangunan desa merupakan tugas yang harus diemban oleh seluruh APIP dengan sebaik-baiknya. Ke depan, jumlah dana yang digelontorkan ke desa akan semakin besar. APIP sebagai pengawal kebijakan strategis Presiden, Menteri dan Kepala Daerah dituntut untuk memberikan rekomendasi yang bersifat strategis agar implementasi UU Desa ini dapat berjalan dengan baik. Pengawalan desa membutuhkan integrasi yang harmonis dari seluruh potensi yang ada pada APIP maupun stakeholders lainnya, karena banyak aspek di desa yang perlu dikawal secara bersama-sama. **Bagian Humas dan HAL, Biro Hukum dan Humas BPKP dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sumber: Bagian Humas dan HAL, Biro Hukum dan Humas BPKP dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Senin, 22 Mei 2017

[ARTIKEL dan INFOGRAFIS] - Kiprah 2 Abad Kebun Raya Bogor

200 Tahun Kebun Raya Bogor, Kokoh sebagai Benteng Terakhir Penyelamatan Flora

Bogor – Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau kerap disebut Kebun Raya Bogor merupakan pusat penelitian dan pusat konservasi ex-situ tumbuhan terbesar di Indonesia saat ini. Dengan luas area sekitar 87 hektar, Kebun Raya Bogor memiliki koleksi tumbuhan sejumlah 12.531 spesimen, yang dikelompokkan ke dalam 3.228 jenis, 1.210 marga, dan 214 suku. Kini, usia kebun raya di kota hujan tersebut menginjak 200 tahun pada 18 Mei 2017. Keberadaannya dari waktu ke waktu berperan penting bagi benteng terakhir penyelamatan flora di negeri ini.

Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain mengungkapkan, keberadaan Kebun Raya Bogor dari masa ke masa setidaknya memiliki lima fungsi utama yang memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. “Kelima fungsi ini adalah sebagai tempat konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan lingkungan, wisata, dan jasa lingkungan. Bahkan, juga berkontribusi dalam perekonomian masyarakat sekitar,” katanya.

Bila menilik sejarah panjang dalam kontribusinya bagi negeri ini sejak 1817 silam hingga sekarang, Iskandar menuturkan bahwa kiprah nyata Kebun Raya Bogor terlihat tajinya dalam beragam bidang penelitian untuk penyelamatan flora di Indonesia. Ini tampak dari banyaknya penemuan jenis baru tumbuhan, pengembangan kultur jaringan koleksi anggrek dan kantong semar, mekarnya Rafflesia patma, dan masih banyak capaian penting lainnya. “Intinya, Kebun Raya Bogor menjadi salah satu benteng terakhir dalam penyelematan koleksi flora di negeri ini dan keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan,” tegasnya.

Didik Widyatmoko, Kepala PKT Kebun Raya LIPI menyambung bahwa fungsi yang diemban Kebun Raya Bogor tak hanya sebatas itu, manfaat jasa lingkungan juga diberikan kebun raya ini. Misalnya saja, Kebun Raya Bogor menjadi paru-paru kota dan lumbung air bagi wilayah sekitarnya.

Selain itu, kehadiran kebun raya tertua di Indonesia ini juga menjadi lokasi strategis dalam kegiatan pendidikan lingkungan. Puluhan ribu siswa setiap tahun mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi datang ke kebun raya tersebut untuk belajar, khususnya bidang biologi tumbuhan dan kehutanan. Fungsi lainnya yang terlihat bagi mayoritas masyarakat luas adalah keberadaan kebun raya menjadi lokasi strategis untuk berwisata atau berekreasi. Dalam kurun tiga tahun ke belakang, kunjungan ke Kebun Raya Bogor sudah di atas 1 juta pengunjung tiap tahunnya.

Seiring perjalanannya yang telah menginjak 2 abad, Didik katakan, peran Kebun Raya Bogor saat ini lebih meluas lagi. Kebun raya ini menjadi induk bagi pengembangan kebun raya-kebun raya daerah di Indonesia. Dan perannya pun menjadi signifikan dalam memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia.

Kini dengan usia yang sudah matang, Kebun Raya Bogor pun akan terus berkomitmen menjadi benteng konservasi di Indonesia. Dan untuk menandai usia 200 tahun tersebut, pihak Kebun Raya Bogor menandainya dengan menggelar berbagai kegiatan, seperti penandatanganan Prasasti 2 Abad, Peluncuran Prangko 2 Abad Kebun Raya Bogor, Pameran Perkebunrayaan (18-21 Mei 2017), KRB 200K Run (20-21 Mei 2017), Kegiatan Pendidikan Lingkungan (19-21 Mei 2017), Sepeda Santai 2 Abad KRB (20 Agustus 2017), Seminar Internasional, Festival Seni dan Budaya, Harmoni dalam Seni, Lomba Fotografi Kebun Raya, Lomba Olahraga Antar Kebun Raya, dan kegiatan lainnya.

Sekedar mengingat kembali sejarah Kebun Raya Bogor, perjalanan pendirian kebun raya tersebut dimulai dari kehadirannya pada 18 Mei 1817 dengan nama 'sLands Plantentuin te Buitenzorg yang dipelopori oleh Prof. C.G.C Reinwardt. Pada era 1880-1909, Dr. Merchior Treub sebagai kepala saat itu membawa Kebun Raya Bogor berkembang menjadi lembaga penelitian alam tropis terbesar. Tonggak penting lainnya terjadi pada 1950 saat Prof. Kusnoto Setyodiwiryo menerjemahkan dan mengubah nama 'sLands Plantentuin te Buitenzorg menjadi Kebun Tumbuhan Negara yang secara resmi bernama Kebun Raya Indonesia. Sejarah selengkapnya bisa dilihat di www.krbogor.lipi.go.id.

Tim Humas Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sumber: Tim Humas Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI


Senin, 22 Mei 2017

[NARASI TUNGGAL] - Revitaslisasi SMK

Revitalisasi SMK Untuk Produktivitas dan Daya Saing Bangsa   

Jakarta, Kemendikbud – Presiden Joko Widodo (Jokowi) seringkali berpesan agar pemerintah fokus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas sehingga Indonesia bisa melakukan lompatan kemajuan dan mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain. Menurut prediksi, pada tahun 2040 Indonesia akan memiliki 195 juta penduduk usia produktif; dan 60 persen penduduk usia muda di tahun 2045 yang harus dikelola dengan baik agar menjadi bonus demografi demi terwujudnya Indonesia Emas pada 100 tahun kemerdekaan.

“Kita harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP menjadi sebuah tenaga kerja yang terdidik dan terampil,” tutur Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi beberapa waktu lalu.

Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI) yang terus menerus berkembang. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, proporsi pengangguran terbesar adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,84 persen.

Melihat kondisi tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pemerintah harus melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016, Presiden menegaskan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM. Inpres tersebut menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat peta jalan pengembangan SMK; menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match).

Selain itu, Kemendikbud bertugas untuk dapat meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; meningkatkan kerjasama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan dunia industri; serta meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.

Kesesuaian dan Keterkaitan dengan DUDI Jadi Kunci Revitalisasi SMK

Pada tahun 2017, telah ditunjuk 125 SMK yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, yaitu kemaritiman, pariwisata, pertanian (ketahanan pangan), dan industri kreatif, serta 94 SMK bidang keahlian lainnya yang juga mendukung prioritas pembangunan nasional. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), pemilihan keempat program studi yang menjadi fokus pengembangan SMK tersebut berdasarkan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Empat sektor unggulan nasional tersebut diproyeksikan akan menyerap sejumlah besar tenaga kerja.

Program Revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK percontohan meliputi pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan DUDI; inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan abad 21; pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; standarisasi sarana dan srasarana utama; pemutakhiran program kerja sama industri; pengelolaan dan penataan lembaga; serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi.

Perbaikan dan penyelerasan kurikulum SMK akan memantapkan model kesesuaian dan keterkaitan (link and match) dengan DUDI. Kurikulum dirancang dengan berorientasi pada penggabungan antara instruction dan construction sehingga pendekatan utama dalam membentuk tahapan pembelajaran yang mengacu pada fase pembelajaran di sekolah ataupun praktik di industri dan berorientasi pada hasil proses pembelajaran yang diinginkan. Saat ini pemerintah melakukan penyelarasan kurikulum SMK yang mencakup pengembangan SMK 4 tahun yang memiliki nama kompetensi dan standar kompetensi lulusan (SKL) yang berbeda dengan SMK 3 tahun.

Adapun penyediaan pendidik kejuruan yang kompeten ditempuh melalui program sertifikasi keahlian ganda. Sampai dengan tahun 2019, Kemendikbud akan mentransformasi setidaknya 45 ribu guru normatif di SMK menjadi guru produktif. Selain itu, pemerintah mendorong program magang industri untuk guru produktif, serta meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan TIK untuk menunjang proses belajar mengajar.

Peningkatan kebekerjaan lulusan SMK akan didorong melalui pemberian sertifikasi kompetensi lulusan yang ditempuh melalui pengembangan SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Satu (LSP-P1). Pembentukan LSP-P1 difokuskan pada sekolah yang memiliki peserta didik >600. Saat ini SMK yang memiliki peserta didik >600 ada sekitar 4.000 SMK yang memiliki 90 persen total jumlah peserta didik SMK.  

Perluasan teaching factory di SMK dirancang agar mendorong inovasi dan produktivitas. “Dengan teaching factory, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai skill atau kemampuan teknis, tetapi juga sampai pada konsep pengembangan usaha,” ujar Mendikbud.

Diharapkan pada tahun 2020, melalui program revitalisasi SMK, akan terwujud kondisi sebagai berikut:

  1. SMK melayani 5,5 juta siswa dengan pendidikan berbasis IT melalui 1.650 SMK Rujukan, 850 SMK Reguler, 3.300 SMK Aliansi serta 750 SMK Konsorsium;
  2. 80 persen tamatan SMK bekerja dibidangnya, 12 persen berwirausaha, dan 8 persen 1.650 SMK rujukan memiliki lisensi LSP-P1 dan membawahi 800 TUK bagi siswa dan aliansinya;
  3. 750 Teaching Factory dan Technopark di SMK berfungsi sebagai Rumah Inovasi;
  4. 1.000 Lembaga Kursus dan Pelatihan, serta 350 SMA Luar Biasa terintegrasi dengan SMK.
  5. 45.000 Guru Keahlian Ganda dan 2500 Instuktur Kursus;
  6. 1,75 juta lulusan SMK, 1 juta lulusan Kursus dan Pelatihan, 1.200 lulusan SMA Luar Biasa memiliki sertifikat keahlian;
  7. SMK menjadi pilihan utama bagi lulusan SMP untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan menengah.

Dalam pelaksanaan revitalisasi SMK, Kemendikbud bekerjasama dengan berbagai sektor, baik di pemerintahan, dunia usaha dan industri, serta lembaga non pemerintah dalam dan luar negeri. Selain Kemendikbud, Inpres nomor 9 tahun 2016 juga menugaskan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; serta Kementerian Kesehatan. Sinergi antar pemangku kepentingan mutlak diperlukan untuk mewujudkan kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing melalui pendidikan kejuruan dengan industri sebagai penghelanya.    

Lomba Kompetensi Siswa, Ajang Unjuk Kebolehan Siswa SMK se-Indonesia

Sebanyak 1.111 siswa SMK bersama 1.078 pendamping dari seluruh Indonesia berkumpul di Surakarta, Jawa Tengah dalam ajang nasional Lomba Kompetensi Siswa (LKS) ke-25.  Selama lima hari, sejak 15 sampai dengan 19 Mei 2017, para siswa SMK mewakili sekolahnya mengikuti beragam lomba yang menguji keterampilan dan kompetensi di 56 bidang kompetensi keahlian. Pemenang LKS tahun ini akan menjadi wakil Indonesia di ajang World Skill Competition tahun 2017 yang akan dilaksanakan di Rusia.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyatakan salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk merespons masalah kualitas lulusan SMK adalah melalui Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK. Disebutkannya, sekolah yang berhasil mengirimkan peserta didiknya ke ajang kompetisi tingkat nasional ini merupakan SMK terbaik di daerahnya.

“Oleh karena itu, dengan LKS ini diharapkan semakin banyak SMK yang terpacu untuk berkompetisi dan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik pula”, ujar Dirjen Hamid dalam pembukaan LKS-SMK ke-25 di Gelanggang Olahraga Manahan, Surakarta, Senin (15-5-2017).

Selain lomba, Kemendikbud juga menyelenggarakan seminar internasional pendidikan vokasi bertajuk “Establish the Standard Quality of Vocational School Graduate to Face the ASEAN Qualification Skill Competencies” dalam rangkaian LKS-SMK kali ini. Seminar yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari guru, pemerintah daerah, akademisi, serta pelaku dunia usaha dan dunia industri ini diharapkan dapat membantu pelaku pendidikan kejuruan untuk mengindentifikasi strategi pengembangan lulusan SMK dan kualitas SMK di masing-masing regional, terutama hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri.

“Saya melihat acara seminar ini adalah ajang berbagi pengalaman dan praktik baik bagi setiap orang untuk membangun kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan pada acara pembukaan seminar internasional di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16-5-2017).

Beberapa pembicara yang didatangkan dari luar negeri di antaranya adalah Catherine Moliac (Inspektur Pendidikan Nasional Perancis), John May (Sekretaris Jenderal The Duke of Edinburgh’s Award International Foundation), dan Volker Schimd (Kepala Penjualan se-Asia Pasifik PT Festo, Jerman), dan lainnya. Para pembicara yang berasal dari tanah air di antaranya adalah Gatot Hari Priowirjanto (Direktur Sekretariat SEAMEO), Ananto Kusuma Seta (Staf Ahli Mendikbud Bidang Inovasi dan Daya Saing), dan Ravik Karsidi (Rektor Universitas Sebelas Maret). (*)

Jakarta, 17 Mei 2017

Disiapkan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika


Jumat, 12 Mei 2017

[NARASI TUNGGAL] - Gerakan Ayo Olahraga

Gerakan #AyoOlahraga Menuju Prestasi Olahraga

Jakarta – Setelah beberapa waktu lalu melantik duta resmi #AyoOlahraga yang terdiri dari para public figure¬, Sabtu besok (13/5/2017), salah satu program unggulan dalam Gerakan #AyoOlahraga, yakni Gowes Pesona Nusantara secara resmi akan digulirkan.

Etape pertama Gowes Pesona Nusantara akan dimulai pada titik 0 (nol) Kilometer di Kota Sabang, dan akan secara serentak bergulir di kota-kota yang menjadi titik terdepan Indonesia, yakni, Banda Aceh, Aceh Besar, Atambua, Tarakan dan Merauke.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, dijadwalkan secara resmi memimpin kegiatan gowes yang diikuti oleh 15 pesepeda utama, pesepeda dari komunitas-komunitas olahraga dan masyarakat umum di Kota Sabang, Aceh.

Dalam sambutannya, Imam mengatakan Gowes Pesona Nusantara menjadi cara sederhana namun efektif yang dapat menimbulkan minat masyarakat untuk berolahraga.

“Selain ingin menjadikan masyarakat memiliki gaya hidup sehat melalui olahraga, Gerakan #AyoOlahraga juga ingin membuat masyarakat mencintai dan menjadikan olahraga sebagai kegiatan yang menyenangkan. Siapa pun bisa melakukannya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa,”kata Imam.

15 pesepeda utama akan menyusuri rute sepanjang 5000 km, menyusuri kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara secara keseluruhan Gowes Pesona Nusantara akan bergulir di 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan gowes ini akan berakhir di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah saat peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS), 9 September 2017 mendatang.

“Rute Gowes yang terdiri dari 90 etape dibuat melewati destinasi-destinasi wisata, seni dan budaya unggulan di setiap kota serta menjadi pesona yang hanya bisa dinikmati jika menyusuri tempat-tempat wisata itu dengan bergowes," jelas Imam lagi

Menpora juga menegaskan bahwa Program Gowes Pesona Nusantara merupakan wujud dukungan Kemenpora untuk implementasi Inpres No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), selain itu Gowes juga menjadi penting sebagai sarana sosialisasi Perhelatan Asian Games 2018 ke seluruh pelosok nusantara.

Gala Desa dan Liga Pelajar

2 program lainnya yang masuk dalam Gerakan #AyoOlahraga yang diluncurkan oleh Kemenpora adalah Gala Desa dan Liga Pelajar. Gala Desa merupakan kompetisi olahraga yang akan dilakukan di 816 Desa, 136 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Kompetisi ini akan diikuti oleh masyarakat antar desa dan mempertandingkan enam cabang olahraga, yaitu; sepak bola, sepak takraw, bola voli, tenis meja, bulu tangkis, dan atletik. Gala Desa akan mulai bergulir pada hari Minggu (14/5/2017) dan direncanakan Menpora Imam Nahrawi akan menghadiri langsung pembukaan Gala Desa di Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Sementara itu program Liga Pelajar akan diikuti oleh 372 kabupaten/kota dari Usia 10 (U-10), U-12, U-14, U-16, dan U-21 untuk mahasiswa. Tahapan final dari Gala Desa dan Liga Pelajar ini juga akan berpuncak di Magelang, Jawa Tengah pada perayaan Haornas 2017.

Gerakan #AyoOlahraga Menuju Prestasi Olahraga

Olahraga memang seharusnya menjadi bagian penting bagi setiap individu yang hidup di Indonesia dan bukan hanya untuk atlet di tingkat elit saja. Dari pejabat pemerintahan, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, hingga ibu rumah tangga maupun pekerja kantoran, semua berhak untuk memiliki akses untuk bergerak dan berolahraga.

Gowes Pesona Nusantara rencananya akan dilaksanakan dengan rute terpanjang dan memungkinkan untuk memecahan rekor dunia. Sementara kegiatan Gala Desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menumbuhkan tingkat kebugaran dan kesehatan masyarakat, disaat yang sama Liga Pelajar digulirkan untuk menjaring bibit bibit potensial sejak usia dini.

Gerakan #AyoOlahraga ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, karena berkaitan dengan bidang kerja lembaga dan kementerian-kementerian lain, diantaranya Kementerian Kesehatan yang mengkampanyekan hidup sehat dengan olahraga murah, Kementerian Pariwisata dengan promosi wisata di setiap daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan promosi budaya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan kampanye hemat energi dan ramah lingkungan melalui bersepeda serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam kampanyenya untuk membangun desa.

Pada 2018 nanti masyarakat Indonesia akan menyambut tamu dari berbagai belahan Asia yang akan berkompetisi pada ajang Asian Games 2018. Akan tetapi, ajang ini jangan sampai hanya berakhir hingga ketika para kontingen pulang ke negaranya masing-masing. Asian Games 2018 juga harus mewariskan semangat berolahraga kepada masyarakat, dan mengubah paradigma bahwa hak untuk berolahraga hanya sekadar untuk para atlet di tingkat elit.

Karena dengan masyarakat yang turun ke lapangan-lapangan-lah maka Indonesia bisa menggaungkan nama di dunia internasional dan membangun kejayaan di bidang olahraga. Tak ada cara yang lainnya. Ayo Olahraga!

Sumber: Biro Humas dan Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


 


Jumat, 12 Mei 2017

[NARASI TUNGGAL] - Pengelolaan Danau Berkelanjutan

AKSI KOLEKTIF UNTUK TUJUAN BERSAMA: PENGELOLAAN 15 DANAU PRIORITAS NASIONAL

Jakarta  – Indonesia adalah negara dengan kekayaan dan keindahan alam luar biasa, salah satunya adalah danau yang tersebar di berbagai pulau. Selain sebagai sumber air minum dan sumber air untuk keperluan sehari-hari, danau juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku industri, sarana transportasi air, energi, irigasi, pariwisata, serta sumber protein dari usaha perikanan. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan danau, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) menggelar Lokakarya Nasional “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan” di Jakarta, 9-10 Mei 2017. Lokakarya tersebut mendiskusikan beberapa isu strategis yang sangat penting untuk diselesaikan, antara lain pencemaran air akibat aktivitas di dalam dan sekitar kawasan ekosistem danau, tata ruang penggunaan wilayah kawasan danau yang holistik, peraturan dan manajemen yang terintegrasi dan sinergi dalam pengelolaan danau berkelanjutan, serta pemanfaatan kawasan danau untuk aktivitas pariwisata yang berkelanjutan.

Pada lokakarya hari pertama yang diselenggarakan di Gedung Utama Kementerian PPN/Bappenas, hadir sebagai pembicara, para akademisi, peneliti, termasuk dosen Universitas Helsinki Pasi Lehmusluoto, serta perwakilan kementerian/lembaga. Berbagai isu penting terkait danau, antara lain pengelolaan danau dalam perspektif limnologi, pengelolaan infrastruktur sumber daya air danau secara berkelanjutan, dan pemanfaatan danau yang berwawasan lingkungan menjadi pembahasan utama. Sedangkan pada hari kedua di Hotel Aryaduta, para pemimpin daerah, yakni Bupati Toba Samosir, Bupati Agam, Bupati Gorontalo, dan Bupati Semarang, duduk bersama untuk menelaah kondisi dan permasalahan pengelolaan empat danau, yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Limboto, dan Danau Rawa Pening. Setelah itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya duduk dalam satu sesi bersama-sama membahas solusi kebijakan meliputi sisi perencanaan, kelembagaan, hingga regulasi pengelolaan danau.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ketahanan air, termasuk eksistensi danau, adalah salah satu prioritas. Ada lima belas danau yang menjadi prioritas, yakni Danau Rawapening di Jawa Tengah, Rawa Danau di Banten, Danau Batur di Bali, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kerinci di Jambi, Danau Maninjau, Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang dan Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe dan Danau Matano di Sulawesi Selatan, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Danau Jempang di Kalimantan Timur, dan Danau Sentani di Papua. Secara total, Indonesia memiliki 840 danau dengan tipologi yang sangat bervariasi. Sebagian besar danau di Indonesia merupakan danau alami. Luas seluruh danau mencapai 7.103 kilometer persegi. Danau-danau tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali, Sulawesi, serta Papua, dengan rincian sebagai berikut:
1)    Sumatera sebanyak 170 danau dengan jumlah luas maksimum 3.700 kilometer persegi
2)    Kalimantan sebanyak 139 danau dengan luas maksimum 1.142 kilometer persegi
3)    Jawa dan Bali sebanyak 31 danau luas total 62 kilometer persegi
4)    Sulawesi sebanyak 30 danau dengan luas 1.599 kilometer persegi
5)    Papua sebanyak 127 danau dengan luas lebih dari 600 kilometer persegi

Pemanfaatan ekosistem danau di Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang saat ini telah mencapai 250 juta orang. Namun, pemanfaatan danau dan kawasan di sekitarnya yang kurang terkendali menyebabkan kondisi ekosistem danau mengalami degradasi yang semakin berat. Pemerintah perlu melakukan upaya terobosan agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan ekosistem danau sehingga pemanfaatan ekosistem danau selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pijakan dasar pembangunan nasional.  “Untuk itu, diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, dan lingkungan. Pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat,” tegas Menteri Bambang.

Oleh karena itu, meski para pemangku kepentingan umumnya memiliki tujuan yang berbeda, namun dalam upaya optimalisasi potensi danau, aksi kolektif (collective goals) untuk tujuan bersama (common goals) pengelolaan danau berkelanjutan harus menjadi prioritas. Kunci keberhasilan aksi kolektif tersebut adalah koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses. Hingga kini, baik secara regulasi maupun kelembagaan, belum ada institusi yang bisa disebut sebagai leading sector dalam pengelolaan danau. Danau dikelola terbatas secara parsial sebagai bagian dari tugas masing-masing institusi negara, baik di level pusat maupun daerah sesuai regulasi sektoral.

Sebelumnya, pemerintah berupaya menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Danau sebagai turunan dari Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Namun, seiring dengan dibatalkannya undang-undang tersebut melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, maka proses penyusunan peraturan danau tersebut otomatis ikut terhenti karena payung hukum yang digunakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, Lokakarya Nasional “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan” turut membahas perlunya kerangka regulasi danau sebagai bagian upaya pengelolaan danau berkelanjutan. Hasil lokakarya akan menjadi dasar atau pijakan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan, serta untuk membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Dengan demikian, adanya kebijakan dan peraturan yang jelas membuat pemerintah dapat merancang perencanaan dan kelembagaan yang mapan dalam pengelolaan danau di Indonesia pada masa mendatang,” tutur Menteri Bambang.

Sumber: Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
 


Jumat, 12 Mei 2017

[NARASI TUNGGAL] - IORA blue economy

Buka Koneksi dengan Negara IORA, RI Selenggarakan BEC II

Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman menggelar the 2nd IORA Blue Economy Ministerial Conference (BEC II) di Jakarta pada 8-10 Mei tahun 2017. Pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota IORA dan Mitra Dialog IORA ini merupakan tindak lanjut dari IORA Summit yang dilaksanakan di Jakarta pada awal Maret lalu. Dan ini merupakan pertemuan tingkat menteri IORA ke-2 yang secara khusus membahas tentang ekonomi biru (Blue Economy).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa konferensi IORA kali ini difokuskan untuk membahas tentang implementasi konsep ekonomi biru. “Kita tidak ingin pertemuan ini hanya berakhir pada exchanging views on blue economy tapi sudah pada tahap apa yang bisa kita kerjakan bersama dengan menggunakan konsep ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Havas mengatakan, pertemuan akan dilakukan dalam tiga sesi, yakni working session, senior official meeting dan ministerial meeting. Gambaran umum mengenai isu-isu yang didiskusikan di dalam BEC II ini, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Kemaritiman ini mengatakan ada lima isu. “Kita akan membicarakan tentang isu perikanan dan budidaya perikanan, kerjasama antar pelabuhan, kerjasama kepabeanan, pariwisata kelautan dan sampah plastik laut,” beber mantan Dubes RI untuk Belgia ini.

Lebih detil, dia mengatakan bahwa pertemuan hari pertama akan dibuka dengan sesi kelompok kerja (working session) dengan narasumber yang merupakan  pakar dari bidang. “Kita undang expert dari Prakarsa Segitiga Karang tentang Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (CTI-CFF), BRI, Bank Exim  Indonesia, Pelindo, penasehat kepala badan otorita Batam, serta peneliti isu-isu  kelautan dan atmosfer. “Pada sesi itu kita akan mendiskusikan tentang peluang  kerjasama penguatan kapasitas pada bidang perikanan dan budidaya perikanan,  penanganan illegal fishing, kerjasama perlindungan terumbu karang di kawasan Samudera Hindia, dan penguatan kapasitas dalam penanganan counter terrorism serta beberapa lainnya,” imbuh Havas.

Selain itu, tambahnya, dalam working session dibahas pula mengenai potensi kerjasama antar pelabuhan di negara-negara anggota IORA. “Saya lakukan observasi dari sisi ekonomi, ternyata di negara-negara kawasan Samudera Hindia tidak ada komunikasi antar pelabuhan, yang ada hanya lewat Port of Rotterdam di Belanda karena prioritas kita adalah melayani pasar tradisional di Eropa, sementara kita melupakan pasar yang cukup besar di Afrika, misalnya,” keluh Havas.

Lalu hal praktis lain yang akan dilakukan adalah kerjasama antar bea cukai di negara-negara Samudera Hindia. “Lewat World Custom Organization, kita bisa tahu informasi mengenai kelebihan dan kekurangan kompetitor kita sehingga komoditas yang akan kita ekspor bisa bersaing,” tambahnya.

Harapan terbesar Indonesia dalam pelaksanaan BEC II ini, menurut Havas, adalah untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia di negara-negara kawasan Samudera Hindia. “Samudera Hindia membentang dari Afrika, Asia hingga Eropa, potensi pekonominya besar, namun belum ada organisasi yang mampu mengelola potensi ini dengan cukup baik,” ujarnya.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi IORA adalah adanya ketimpangan ekonomi negara negara yang berada di samudera Hindia. “Masih ada negara seperti Somalia dan Yaman yang pertumbuhan ekonomi rendah dan masih ada konflik,” tambahnya. Dengan kondisi itu, Havas berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik akan sulit diperoleh. “Dengan pengaruhnya, Indonesia bisa berperan lebih besar untuk membantu mewujudkan kestabilan politik dan keamanan melalui berbagai bentuk kerjasama,” pungkasnya.

Forum BEC II dijadwalkan akan dibuka pada hari Rabu (10/5) oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan didampingi oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan dan dihadiri oleh Sekjen IORA K.V. Bhagirath. Selain itu, pejabat yang juga hadir dalam BEC II antara lain Dirjen Asia, Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kementerian Luar Negeri, Dubes Rachmat Budiman, serta menteri-menteri dari negara-negara anggota IORA dan mitra wicara IORA di Jakarta.

IORA merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Samudera Hindia dan didirikan pada tahun 1997. Ada 21 negara anggota IORA, yakni Australia, Comorros, Indonesia, Somalia, Kenya, Malaysia, Mozambique, Singapura, Srilanka, Thailand, Yaman, Bangladesh, India, Seychelles, Iran, Madagascar, Mauritius, Oman, Afrika Selatan, Tanzania, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan Mitra Wicara IORA antara lain China, Perancis, Jepang, Amerika Serikat, Mesir dan Jerman. **Biro Informasi dan Hukum Kemenko Kemaritiman dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sumber: Biro Informasi dan Hukum Kemenko Kemaritiman dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
 


Mei 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31